Indonesia dan Jepang Kerja Sama Atasi Kemacetan, Inila Caranya

Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Jepang bekerja sama untuk mengatasi kemacetan melalui intelligent transport system. "Seminar hari ini baru untuk meluaskan informasi, sedangkan investasi nanti dalam tahap berikutnya," ujar Wakil Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang Naoyoshi Sato, Kamis, 28 Juni 2012. Sato menuturkan intelligent transport system telah diimplementasikan di Jepang dan memberikan manfaat.

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menyatakan akan ada konsep bersama di Indonesia untuk mengimplementasikan sistem tersebut. Namun, untuk kebutuhan teknologi, Indonesia harus bekerja sama dengan Jepang. Dia menambahkan, masih harus ada nota kesepahaman yang ditandatangani untuk mengimplementasikan sistem tersebut.

Mangindaan berharap, intelligent transport system dapat diimplementasikan secepatnya. Sistem tersebut menggunakan pendekatan lalu lintas melalui suatu alat pengaturan. Tahun ini ditargetkan sudah ada konsep mengenai sistem itu untuk diterapkan di Indonesia. "Harusnya siap diimplementasikan tahun 2013."

Anggaran untuk proyek tersebut tidak hanya berasal dari Kementerian Perhubungan, tapi juga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Mangindaan, pembangunan jalan saat ini belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan bermotor. "Akibatnya macet di mana-mana, apalagi Jakarta," ujarnya.[MARIA YUNIAR]

---

Advertisement | lanjutan artikel di bawahnya

---

♣ TEMPO.CO

Read More

Indonesia-Jerman akan tingkatkan kerja sama

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Jerman akan meningkatkan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu untuk mendorong kemajuan pembangunan, termasuk bidang ekonomi.

Keterangan tertulis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana, telah menerima kunjungan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Norbert Baas, pada Senin (25/6).

Pertemuan tersebut sebagai salam perpisahan Norbert Baas yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Duta Besar Jerman di Jakarta pada akhir Juli 2012, setelah bekerja selama tiga tahun di Indonesia.

Norbert Baas juga menyampaikan rencana Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang akan mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 10 Juli 2012.

Angela Merkel tidak akan membawa seorang menteripun, hanya beberapa deputi menteri saja karena semua menteri harus mengerjakan tugas di tempat masing-masing.

Norbert Baas juga ingin mendapat kepastian protokoler yang harus diikuti selama kunjungan kenegaraan tersebut. Satu prosedur yang sudah standar adalah adanya penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) hubungan kerja sama di bidang-bidang tertentu.

Baas juga menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan itu akan ditindaklanjuti dengan kunjungan Menteri Kerjasama Ekonomi Jerman ke Indonesia pada Oktober 2012.

Pada pertemuan di Gedung Bappenas itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Kepala Bappenas, Slamet Seno Adji, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy Supriadi.(Tz.A039/A023)

♣ ANTARA News

Read More

Kerjasama Produksi Rudal Indonesia-Tiongkok Perkuat TNI AL

Pengamat intelijen Wawan Purwanto dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) mengatakan kemitraan Indonesia dan Tiongkok dalam memproduksi peluru kendali, alias rudal, dinilai cukup strategis karena memperkuat kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melindungi wilayah perbatasan Indonesia.

Menurut Wawan, di samping modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Laut, kerjasama produksi rudal tersebut oleh pihak pemerintah Indonesia dilakukan dengan menekankan mekanisme alih teknologi antar pakar kedua negara.

“Itu sangat konkrit, tampak ada kemajuan-kemajuan. Berbagai kepentingan terkait persenjataan, baik di darat, laut, udara dan Kepolisian didorong untuk 60 persen dipenuhi dari dalam negeri, tentu saja dengan persetujuan rakyat melalui DPR RI,” ujar Wawan di Jakarta pada Jumat (22/6).

Wawan menambahkan kemitraan Indonesia dan Tiongkok secara menyeluruh memiliki nilai strategis dalam mewujudkan stabilitas dan kerjasama pertahanan di kawasan Asia dan Pasifik.

“Di antara negara-negara tetangga, perlu ada suatu transparansi bahwa semua hubungan ini, yang terkait dengan kerjasama pesenjataan (alutsista), yang menyangkut alih teknologi maupun penggunaan sejata itu sendiri, tidak terkait dengan masalah-masalah ekspansi tetapi terkait dengan masalah ketahanan nasional Indonesia,” katanya.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, kerjasama produksi rudal Indonesia dan Tiongkok merupakan salah satu butir kesepakatan kemitraan yang lebih menyeluruh dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

”Ini penting, agar Indonesia bisa menjaga hubungan dengan banyak negara, dan Tiongkok merupakan mitra strategis di kawasan ini. Kementrian Pertahanan saat ini tengah menyusun mekanisme kemitraan kedua negara terkait kerja sama produksi rudal tersebut,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri  melalui Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing baru-baru ini menyatakan, kerjasama Indonesia dengan Tiongkok berlandaskan mekanisme alih teknologi teknologi untuk produksi bersama peluru kendali (rudal) jenis C-705 yang akan digunakan TNI Angkatan Laut.

Dari kerjasama tersebut, diharapkan di masa depan Indonesia juga lebih mampu mengembangkan jenis rudal canggih untuk keperluan militer. Menurut kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara, pembelian senjata tertentu harus dilakukan antarpemerintah dan disertai alih teknologi peralatan militer yang antara lain mencakup cara perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, dan pelatihan.

Indonesia menetapkan anggaran sebesar 72 triliun rupiah untuk kebutuhan pertahanannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012.( VoA)

Read More